PPKn · Bab X Peranan Politik Luar Negeri Indonesia

Teguh

22/08/2021 16:10:54

SD 6 K-13

Daftar Isi

Bab I Nilai Juang Proses Perumusan Pancasila Bab II Nilai Kebersamaan dalam Proses Perumusan Pancasila Bab III Nilai-nilai Juang Para Tokoh yang Berperan Bab IV Pemilu dan Pilkada Bab V Lembaga-lembaga Negara Menurut UUD 1945 Bab VI Pemerintah Pusat dan Daerah Bab VII Kerja Sama Negara-negara Asia Tenggara Bab VIII Peran Indonesia di Lingkungan Negara-negara Asia Tenggara Bab IX Politik Luar Negeri Indonesia Bab X Peranan Politik Luar Negeri Indonesia

Halaman

PKn Kelas 6 SD/MI

161161

161

Sumber: www.mediaindo.co.id

Gambar 10.1 Suasana KAA di Bandung tahun 1955

Dasa Sila Bandung lahir pada saat pertemuan bangsa-bangsa Asia dan Afrika.

Pertemuan tersebut dikenal dengan Konferensi Asia Afrika. Konferensi tersebut adalah

salah satu contoh peranan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif dalam

percaturan internasional. Bagaimana peranan politik Indonesia yang lain dalam

percaturan yang sama?

erer

anan Panan P

anan P

olitik Luar Ne

erieri

eri

Indonesia dalam P

erer

caca

turtur

tur

anan

Internasional

PKn Kelas 6 SD/MI

162162

162

Peranan politik luar

negeri Indonesia

dalam percaturan

internasional

Peranan sifat

bebas politik luar

negeri Indonesia

dalam percaturan

internasional

Peranan sifat aktif

politik luar negeri

Indonesia dalam

percaturan

internasional

Indonesia dan PBB

Indonesia dan pengiriman

misi Garuda (Pasukan Garuda)

Indonesia dan OKI

Indonesia dan penyelesaian

beberapa konflik internasional

Indonesia dan ASEAN

Indonesia dan OPEC

Indonesia dan Palang Merah

Internasional

Indonesia dan Polisi

Internasional

Indonesia dalam KAA dan GNB

eta Keta K

eta K

onseonse

onse

ujuan Pujuan P

ujuan P

embelajar

anan

Setelah mempelajari bab ini, siswa dapat:

memberikan contoh-contoh peranan sifat bebas politik luar negeri Indonesia dan

menunjukkan contoh-contoh peran sifat aktif politik luar negeri Indonesia.

PKn Kelas 6 SD/MI

163163

163

Dasa Sila Bandung

Bandung, 18-24 April 1955. Saat itu 29 delegasi hadir mewakili bangsa-bangsa

yang berasal dari Benua Asia dan Afrika. Mereka membicarakan banyak hal dalam

pertemuan itu. Mereka juga menamakan pertemuan tersebut sebagai Konferensi

Asia-Afrika.

Siapa pemrakarsa Konferensi Asia-Afrika itu? Dalam catatan sejarah, penggagas

Konferensi Asia-Afrika terdiri para perdana menteri dari lima negara. Masing-masing

dari lima perdana menteri tersebut adalah :

1. Indonesia

: Mr. Ali Sastroamidjojo

2. India

: P

andit Jawaharlal Nehru

3. Pakistan

: Mohammad Ali

4. Sri Lanka

: Sir John Kotelawala

5. Burma (sekarang Myanmar) : U Nu

Sebenarnya, ada dua pertemuan persiapan sebelum Konferensi Asia-Afrika

diselenggarakan. Pertemuan pertama diadakan di Kolombo (Sri Lanka) tanggal

28 April - 2 Mei 1954. Pertemuan kedua di Bogor tanggal 28 - 29 Desember 1954.

Konferensi Asia-Afrika menghasilkan prinsip-prinsip hubungan internasional dalam

rangka memelihara dan memajukan perdamaian dunia. Prinsip-prinsip tersebut

selanjutnya dikenal dengan ”Dasa Sila Bandung”, yang isinya sebagai berikut.

1. Menghormati hak-hak dasar manusia dengan tujuan serta asas-asas yang termuat

dalam piagam PBB.

2. Menghormati kedaulatan dan integritas teritorial (keutuhan wilayah) semua bangsa.

3. Mengakui persamaan semua ras dan persamaan semua bangsa besar (adikuasa)

maupun kecil.

4. Tidak melakukan intervensi atau campur tangan dalam soal-soal dalam negara

lain.

5. Menghormati hak tiap bangsa untuk mempertahankan diri sendiri secara sendirian

atau secara bersama-sama (kolektif) yang sesuai dengan piagam PBB.

6. a. Tidak menggunakan peraturan-peraturan dari peraturan kolektif untuk bertindak

bagi kepentingan khusus dari salah satu negara-negara besar.

b. Tidak melakukan tekanan terhadap negara lain.

7. Tidak melakukan tindakan-tindakan atau ancaman agresi ataupun penggunaan

kekerasan terhadap integritas nasional atau kemerdekaan politik suatu negara.

PKn Kelas 6 SD/MI

164164

164

8. Menyelesaikan segala perselisihan internasional dengan jalan damai seperti

perundingan, persetujuan, arbitras (pemutusan pertikaian oleh seorang wasit yang

dipilih oleh pihak-pihak bertikai/bersengketa) atau menyelesaikan hukum atau cara

damai lainnya menurut pilihan pihak-pihak yang bersangkutan, yang sesuai dengan

piagam PBB.

9. Memajukan kepentingan bersama dan bekerja sama.

10. Menghormati hukum dan kewajiban-kewajiban internasional.

Dalam percaturan internasional, perwujudan dari sifat bebas dari politik luar negeri

Indonesia cukup banyak. Sebagai contoh, keterlibatan negara Indonesia dalam berbagai

organisasi kerja sama ekonomi, sosial, budaya, juga politik dan keamanan. Tentu juga

keberadaan organisasi-organisasi tersebut ada yang bertaraf regional dan internasional.

Untuk lebih jelasnya, beberapa contoh peranan sifat bebas dari politik luar negeri

Indonesia dalam percaturan internasional antara lain sebagai berikut :

1. Indonesia dan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa)

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) sering disebut dengan UNO (

United Nations

Organization

). Organisasi ini dibentuk setelah organisasi sebelumnya LBB (Liga

Bangsa-Bangsa) gagal menjalankan perannya mempertahankan perdamaian dunia.

Pembentukan PBB juga didorong oleh pecahnya Perang Dunia kedua.

PBB merupakan organisasi bangsa-bangsa sedunia dengan tujuan menciptakan

perdamaian dunia. Anggota perintisnya berjumlah 50 negara yang kemudian dikenal

dengan negara anggota pendiri. Tujuan serta prinsip dari PBB adalah :

a. Pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional.

b. Memperkembangkan hubungan persahabatan antar bangsa dengan menghormati

hak untuk menentukan nasib sendiri dan berdasarkan persamaan hak serta

kedudukan.

A.A.

erer

anan Sifanan Sif

anan Sif

t Bet Be

t Be

bas Pbas P

bas P

olitik Luar Ne

erieri

eri

Indonesia dalam P

erer

caca

turtur

tur

an Internasional

•

Percaturan internasional

• Konfrontasi

• Pasukan Garuda

•

Perdamaian

• Kriminal

ta Kta K

ta K

unciunci

unci

PKn Kelas 6 SD/MI

165165

165

c. Meningkatkan kerja sama internasional di bidang sosial, ekonomi serta budaya.

d. Menjadikan pusat dari kegiatan bangsa-bangsa dalam mencapai kerja sama yang

harmonis untuk mencapai tujuan PBB.

Bagaimana peranan sifat bebas politik luar negeri Indonesia dalam kaitannya

dengan PBB? Pada awal kemerdekaan politik luar negeri Indonesia belum dilaksanakan

secara maksimal, sebab perhatian Indonesia untuk mengatasi berbagai gejolak. Kita

tahu Belanda saat itu ingin kembali mencengkeramkan kekuasaannya di Indonesia.

Selain itu ada juga beberapa pemberontakan yang terjadi di tanah air.

Sejak pengakuan kedaulatan RI 27 September 1949 dan negara RI memperoleh

pengakuan secara internasional, perintisan politik luar negeri Indonesia barulah dimulai.

Usaha pertama dibuktikan dengan diterimanya RI menjadi anggota PBB tanggal

27 September 1950. Saat itu negara RI menjadi anggota PBB yang ke-60.

Pada tanggal 20 Januari 1965 Indonesia keluar dari keanggotaan PBB, dengan

alasan Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Ingat, saat itu

dalam hal politik luar negeri Indonesia sedang konfrontasi dengan Negeri Jiran tersebut.

Setelah keadaan berubah, Indonesia kembali lagi masuk PBB pada tanggal 28 Sep-

tember 1966.

2. Indonesia dalam KAA dan GNB

a) KAA (Konferensi Asia Afrika)

KAA (Konferensi Asia Afrika) merupakan konferensi yang dihadiri oleh para wakil

negara berasal dari negara-negara Asia dan Afrika. Tujuan dari konferensi tersebut

adalah Kemerdekaan dari penjajahan. Dengan peran politik luar negerinya Indonesia

merupakan salah satu negara pemrakarsa konferensi itu. Penyelenggara KAA pertama,

di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955 berlangsung gemilang serta sukses. Dalam

konferensi tersebut dihasilkan keputusan bersama yang terkenal dengan

Dasa Sila

Bandung

(sepuluh prinsip hubungan internasional).

b) GNB (Gerakan Negara Non-Blok)

Hampir semua peserta KAA termasuk negara Non-Blok. Karena itu, antara KAA

dengan GNB punya keterkaitan yang erat. Gagasan Non-Blok (

non-align

) merupakan

gerakan dari negara-negara berkembang sebagai upaya agar tidak menjadi sasaran

pengaruh dua blok kekuatan besar (negara-negara adikuasa). Dua blok kekuatan yang

dimaksud adalah blok Barat di bawah Amerika Serikat dan blok Timur di bawah pimpinan

PKn Kelas 6 SD/MI

166166

166

Uni Soviet. Saat itu blok Barat membentuk pakta pertahanan yang dikenal dengan

NATO

(North Atlantic Treaty Organization)

. Sementara itu blok Timur membentuk pakta

pertahanan yang dikenal sebagai

Pakta Warsawa

. Penggagas gerakan Nonblok adalah

1) Presiden Sukarno (Indonesia)

2) Perdana Menteri Pandit Jawaharlal Nehru (India)

3) Gamal Abdul Naser (presiden Mesir)

4) Kwame Nkrumah (presiden Ghana)

5) Joseph Broz Tito (presiden Yugoslavia)

KTT GNB pertama diselenggarakan di Beograd (Yugoslavia) tanggal

1-6 September 1961 dan dihadiri oleh 25 negara. KTT tersebut merekomendasikan

perlunya penghapusan segala jenis kolonialisme kepada Sidang Umum PBB. Pada

tanggal 1-7 Juli 1992 Indonesia menjadi tuan rumah atas penyelenggaraan KTT X

GNB, dan Presiden Suharto menjadi ketua GNB masa bakti 1992-1995.

3. Indonesia dan ASEAN

ASEAN

(Association of Sout East Asia Nations)

merupakan organisasi kerja sama

regional negara-negara kawasan Asia Tenggara. Indonesia dalam hal ini merupakan

salah satu negara perintis berdirinya ASEAN (lihat kembali bab sebelumnya tentang

”Kerja sama Negara-negara Asia Tenggara”).

4. Indonesia dan OKI (Organisasi Konferensi Islam)

OKI (Organisasi Konferensi Islam) merupakan organisasi yang dibentuk oleh

negara-negara Islam pada tanggal 25 September 1969, di Rabat, Maroko.

Negara Islam yang dimaksud adalah negara yang secara konstitusional Islam

atau negara yang mayoritas penduduknya muslim. Pemrakarsa pembentukan OKI

adalah Raja Faisal (Arab Saudi) dan Raja Hassan II (Maroko). Latar belakang

didirikannya OKI adalah solidaritas umat Islam atas penyerbuan Masjid Al-Aqsa di

Palestina oleh tentara Zionis Israel. Secara resmi Indonesia masuk menjadi anggota

OKI pada KTT (Konferensi Tingkat Tinggi) ketiga tahun 1972 di Jedah, Arab Saudi.

PKn Kelas 6 SD/MI

167167

167

5. Indonesia dan OPEC (

Organization of Petrolium

Exporting Countries

)

OPEC merupakan organisasi (kerja sama internasional) negara-negara

pengekspor minyak. Organisasi ini didirikan pada tanggal 14 September 1960, di Bagdad

(Irak). Pemrakarsanya adalah lima negara : Irak, Iran, Kuwait, Saudi Arabia, dan

Venezuela. Indonesia salah satu negara penting penghasil minyak di Asia, dan telah

menjadi anggota organisasi ini sejak tahun 1962.

Faktor pendorong berdirinya OPEC adalah penurunan harga minyak dunia oleh

sebab permainan raksasa-raksasa perusahaan minyak seperti Shell, Exxo, Mobil, dan

Gulf. Perusahaan-perusahaan minyak raksasa ini memonopoli perdagangan minyak

ke negara-negara industri besar seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman.

6. Indonesia dan Palang Merah Internasional

Jalinan Indonesia dengan Palang Merah Internasional dirintis sejak awal

kemerdekaan. Mula-mula Presiden Sukarno memerintahkan Menteri Kesehatan (saat

itu Boentaran Martoatmodjo) untuk mendirikan Palang Merah Indonesia (PMI). Akhirnya

PMI terbentuk pada tanggal 17 September 1945 dengan ketua Prof. Dr. Mochtar.

Peran PMI pada saat itu adalah menangani para korban perang (mempertahankan)

kemerdekaan. Untuk menarik simpati dunia internasional terhadap perjuangan

kemerdekaan pada saat itu, PMI mengadakan hubungan dengan Palang Merah

Internasional.

Saat perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Palang Merah Internasional

banyak memberikan bantuan obat-obatan, pakaian, makanan, uang dan berbagai

bentuk fasilitas penting lain. Sebaliknya (setelah perjuangan mempertahankan

kemerdekaan berhasil) Indonesia juga banyak mengirim bantuan kepada bangsa-

bangsa lain seperti Afrika, India, Pakistan, Vietnam, Laos, Filipina, dan lain-lain.

7. Indonesia dan Polisi Internasional

Dalam kaitannya dengan era globalisasi, tindakan-tindakan pidana maupun

perbuatan kriminal banyak dilakukan penjahat-penjahat kelas dunia. Mereka membentuk

jaringan yang rapi dalam melakukan tindakan-tindakan itu. Ada penyelundupan,

pembajakan pesawat udara, narkotika serta obat bius, terorisme, dan lain-lain. Untuk

mengatasi hal tersebut ada wadah kerja sama antar lembaga kepolisian internasional

yang dikenal dengan Interpol

(International Police).

Indonesia antara lain telah menjadi

anggota Interpol, dan berkali-kali diundang dalam pertemuan-pertemuan Interpol.

PKn Kelas 6 SD/MI

168168

168

Indonesia dan Hubungan Internasional Bidang Ekonomi Serta Keuangan

Sebagai negara berkembang Indonesia tentunya berupaya ingin mengejar

ketertinggalannya. Cara yang ditempuh? Tidak lain adalah dengan menjalin kerja

sama internasional demi memajukan pembangunan ekonomi nasional. Bentuk

kerja sama internasional dari memajukan pembangunan ekonomi nasional. Bentuk

kerja sama internasional tersebut berupa pinjaman modal, pendidikan tenaga ahli,

penerapan teknologi modern, peningkatan industri pariwisata, dan lain-lain.

Untuk keperluan itu, Indonesia membuka pintu bagi para penanam modal

asing sejauh mereka mau tunduk kepada undang-undang dan aturan permainan

negara Indonesia. Penanaman-penanaman modal asing tersebut bergerak di

bidang pertambangan, minyak dan gas bumi, tekstil, pengawetan makanan,

perakitan kendaraan bermotor, juga industri kimia. Pelaksanaannya diatur melalui

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing yang

berlaku sejak tanggal 10 Januari 1967.

Indonesia dalam hal ini banyak mendapat bantuan modal dari badan-badan

internasional seperti :

1. Bank Dunia (

World Bank

2. Dana Bantuan Internasional/IMF

(International Monetary Fund)

3. Asosiasi Pembangunan Internasional

(International Development Associa-

tion),

4. Bank Internasional untuk Rekontruksi dan Pembangunan Internasional

(

Internasional Reconstruction Bank and Development

5. IGGI/

International Govermental Group on Indonesia

(telah berubah menjadi

CGI/

Consultative Govermental on Indonesia

) negara-negara kreditor untuk

Indonesia.

SeSe

baiknybaikny

baikny

a Ka K

a K

amam

u Tu T

u T

ahuahu

ahu

PKn Kelas 6 SD/MI

169169

169

Ayo Membuat Kliping Peristiwa

Karena sifat bebas dalam politik luar negerinya, kegiatan Indonesia dengan negara-

negara lain/dunia internasional cukup banyak. Kegiatan-kegiatan tersebut mungkin

dengan negara-negara satu kawasan (ASEAN), mungkin juga dengan negara-negara

di luar kawasan Asia Tenggara.

Dalam kegiatan kali ini, carilah peristiwa yang menunjukkan hubungan Indonesia

dengan bangsa lain. Berilah komentarmu atas peristiwa (yang kamu pilih) dari segi

sifat bebas politik luar negeri Indonesia. Susunlah hasil kerjamu menjadi laporan tertulis

untuk dikumpulkan sekaligus diberi nilai. Selamat bertugas!

Kerjakan di buku tugasmu!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Perdana menteri Indonesia yang menjadi pemrakarsa KAA adalah ....

2. Sebelum PBB terbentuk, organisasi internasional antar bangsa-bangsa bernama

....

3. Sifat bebas dari politik luar negeri Indonesia artinya ....

4. Dasa Sila Bandung berarti ....

5. KTT GNB pertama kali diselenggarakan di ... tanggal ....

6. OKI merupakan organisasi yang didirikan dengan latar belakang ....

7. Indonesia menjadi salah satu negara anggota OPEC yang merupakan organisasi

....

8. Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB dengan alasan ....

9. Antara KAA dan GNB berkaitan erat, sebab ....

10. Wadah organisasi kepolisian internasional adalah ....

giagia

gia

tantan

tan

LaLa

tihan Ptihan P

tihan P

emahaman Ma

teriteri

teri

PKn Kelas 6 SD/MI

170170

170

Seperti pernah disinggung, sifat aktif dari politik luar negeri artinya Indonesia tidak

berpangku tangan terhadap konflik dan persengketaan yang terjadi di dunia

Internasional. Dalam percaturan internasional, banyaklah contoh peranan sifat aktif

dari politik luar negeri Indonesia itu. Perhatikan contoh-contoh peranan sifat aktif dari

politik luar negeri Indonesia berikut.

1. Indonesia dan Pengiriman Misi Garuda (Pasukan Garuda)

Dalam kaitan dengan politik luar negerinya, berkali-kali Indonesia menjadi pasukan

perdamaian atas mandat PBB. Pasukan perdamaian itu bisa dikenal sebagai Kontingen

Garuda. Pasukan tersebut diterjunkan ke kawasan-kawasan yang sedang dilanda

konflik serta menjadi penjaga perdamaian.

Bagaimanakah peranan yang ditunjukkan Indonesia melalui Kontingen Garuda dalam

berbagai misi perdamaian tersebut? Mari kita simak uraiannya.

a. Pasukan Garuda I

Tahun 1956. Ketika itu kecamuk perang terjadi di Timur Tengah. Pihak-pihak yang

terlibat adalah Mesir melawan pasukan gabungan Inggris, Prancis, dan Israel.

Dalam sidang umumnya PBB memutuskan untuk membentuk pasukan darurat

pemelihara perdamaian. Maka, tanggal 5 November 1956 dibentuklah komando

pasukan PBB yang diberi nama UNEF (

United Nations Emergency Forces

Tanggal 8 November 1956 Indonesia menyatakan bersedia menyumbangkan

pasukan sebagai bagian dari UNEF. Sambutan dari PBB terbuka. Tanggal 28

Desember 1956 dibentuklah kontingen pasukan yang terdiri dari 550 orang. Kontingen

ini dikomandani oleh Kolonel Hartoyo dan kemudian digantikan oleh Letkol. Saudi.

Kontingen ini dikenal sebagai Pasukan Garuda I, dan berangkat ke Timur Tengah

pada bulan Januari 1957.

b. Pasukan Garuda II, III, serta IV, V, VI, VII, dan VIII

Pasukan Garuda II dan III merupakan wakil misi perdamaian PBB untuk negara

Kongo (sekarang Zaire). Peristiwanya terjadi pada tahun 1960 dan jalan ceritanya

seperti ini. Bulan Juni 1960 Kongo memperoleh kemerdekaan dari Belgia. Akan tetapi

kemerdekaan tersebut malah menjadi penyebab perang saudara negara di Benua Afrika

itu. Untuk mencegah pertumpahan darah yang lebih hebat, juga untuk mencegah

kemungkinan adanya campurtangan negara-negara asing PBB membentuk UNOC

(United Nation Operation For the Congo)

erer

anan Sifanan Sif

anan Sif

t Aktift Aktif

t Aktif

P P

olitik Luar Ne

erieri

eri

Indonesia dalam P

erer

caca

turtur

tur

an Internasional

PKn Kelas 6 SD/MI

171171

171

Kontingen Indonesia pada waktu itu terdiri dari 330 orang dan kemudian dikenal

sebagai Pasukan Garuda II. Pemimpin kontingen pasukan tersebut adalah Kolonel

Prijatna. Sedang Komandan batalion dipegang oleh Solichi GP (Gautama Purwanegara).

Kontingen Pasukan Garuda II berangkat dari Jakarta tanggal 10 September 1960.

Atas permintaan UNOC kontingen Indonesia diperbesar hingga menjadi satu

birigade (350 orang) yang selanjutnya diberi nama Pasukan Garuda III. Pasukan Garuda

III ini bertugas di Kongo dari bulan Desember 1962 sampai bulan Agustus 1964.

Kontingennya dipimpin oleh Brigjen Kemal Idris, sedangkan komandan brigade

dipegang oleh Kolonel Sabirin Moctar.

Pasukan Garuda IV, V, VI, VII, dan VIII dikirim untuk misi perdamaian di kawasan

Indocina, Vietnam dan Kamboja (baca kembali bab ”Peranan Indonesia di Lingkungan

Negara-Negara Asia Tenggara”)

2. Indonesia dan Penyelesaian Beberapa Konflik

Internasional

Selain melalui kontingen Pasukan Garuda, perwujudan sifat aktif politik luar negeri

Indonesia ditunjukkan melalui peranannya sebagai penengah dalam berbagai

ketegangan serta konflik di dunia internasional. Ingat, Indonesia pernah menjadi

penengah konflik yang terjadi di Kamboja (karena masalah pendudukan Kamboja oleh

pasukan Vietnam). Indonesia juga menjadi penengah sengketa di negeri Filipina (antara

bangsa Moro/MNLF dan pemerintah Filipina).

Kontingen Pasukan Garuda XXIII/A

Kontingen-kontingen Pasukan Garuda memang sudah malang melintang

menjadi pasukan perdamaian PBB. Setiap kali terjadi konflik atau sengketa dan

PBB turun tangan mengirim pasukan perdamaian, bisa dipastikan kontingen

Pasukan Garuda selalu tampil.

Kontingen Pasukan Garuda yang menjadi wakil pasukan perdamaian pada

saat ini (Agustus 2007) adalah Kontingen Pasukan Garuda XXIII/A di Lebanon.

Tugas pasukan tersebut adalah mengawasi pelaksanaan gencatan senjata/

perdamaian antara pasukan Israel dengan Hezbollah.

SeSe

baiknybaikny

baikny

a Ka K

a K

amam

u Tu T

u T

ahuahu

ahu

PKn Kelas 6 SD/MI

172172

172

1. Indonesia memiliki kebebasan sepenuhnya dalam hal pandangan serta sikap

hubungan internasional negaranya, sebab politik luar negerinya bersifat bebas.

2. Sifat bebas dalam politik luar negeri Indonesia bukan berarti netral, akan tetapi

dibarengi sifat aktif. Sifat aktif dalam politik luar negeri Indonesia artinya tidak

berpangku tangan terhadap segala ketegangan dan konflik yang terjadi di dunia

internasional.

3. Peranan politik luar negeri Indonesia yang bersifat bebas aktif cukup beragam.

Peranan-peranan tersebut pada akhirnya dikembalikan untuk kepentingan nasional

bangsa Indonesia.

4. Dengan politik luar negeri yang bersifat bebas, Indonesia banyak terlibat dalam

berbagai organisasi kerjasama internasional.

5. Dengan politik luar negeri yang bersifat aktif, Indonesia banyak berperan dalam

upaya mewujudkan perdamaian dunia.

angkangk

angk

umanuman

uman

Kerjakan di buku tugasmu!

Ayo menyatakan setuju dan tidak setuju

Berilah tanda (

) cek pada kolom ”setuju” dan ”tidak setuju”

.oN

naataynreP

ujuteS

ujuteSkadiT

kilfnokatresnagnagetekiagabrebpadahreT

aisenodnIlanoisanretniainudididajretgnay

akiamadnemahasureb

BBPkutnunaiamadrepnakusaplikawidajneM

iregenraulkitilopiradsabebtafisitkubhalada

.ais

enodnI

iagabrebsatahagnenepidajnemtaaS

ainudididajretgnaykilfnoknadnagnagetek

.seskusulalesaisenodnI,lan

oisanretni

kilfnoknakiludepmemkaditaisenodnIarageN

.oroMasgnabnadanipiliFhatniremeparatna

aisenodnIiregenraulkitilopfitkatafiS

.iridnesasgnabnakigurem

ugug

asas

PKn Kelas 6 SD/MI

173173

173

Kerjakan di buku tugasmu!

Isilah titik-titik dengan jawaban yang benar!

1. Kontingen Pasukan Garuda I dikirim ke ....

2. UNOC dibentuk PBB untuk menyelesaikan konflik di ....

3. Pemimpin kontingen Pasukan Garuda I bernama ....

4. UNEF dibentuk PBB untuk menegakkan perdamaian di ....

5. Pemimpin Pasukan Garuda II bernama ....

6. Pemimpin kontingen Pasukan Garuda III adalah ....

7. Kontingen Pasukan Garuda IV bertugas di negara ....

8. Indonesia menjadi penengah konflik masalah Moro di negara ....

9. Dewasa ini pasukan Garuda XXIII/A sedang melaksanakan misi perdamaian PBB

di ....

10. Sifat aktif politik luar negeri Indonesia berarti ....

LaLa

tihan Ptihan P

tihan P

emahaman Ma

teriteri

teri

Uji KUji K

Uji K

ompetensi

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

Perdana menteri Indonesia yang terlibat aktif dalam penyelenggaraan KAA di

Bandung adalah ....

a. Adam Malik

c. Mr. Ali Sastroamidjojo

b. Mochtar Kusumaatmadja

d. Ali Alatas SH

Pentingnya politik luar negeri suatu negara adalah ....

a. menjalin hubungan-hubungan luar negeri

b. menyelenggarakan kegiatan-kegiatan wisata luar negeri

c. menjadi arah berbagai kebijakan dengan luar negeri

d. mengadakan kunjungan-kunjungan ke luar negeri

PKn Kelas 6 SD/MI

174174

174

Sesudah Perang Dunia kedua situasi dunia diliputi perang dingin antara dua

blok negara super power Blok Timur di bawah pimpinan ....

a. Amerika Serikat

c. RRC

b. Jerman Barat

d. Uni Soviet

Sasaran dan tujuan politik luar negeri Indonesia tercapai apabila ....

a. Indonesia terlibat salah satu fakta pertahanan

b. Indonesia aktif dalam salah satu blok

c. Indonesia aktif meredakan konflik di dunia internasional

d. Indonesia ikut campur urusan negara lain

Organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi adalah ....

a. AFTA

c. OKI

b. FAO

d. OPEC

Sebelum diselenggarakan KAA ada dua kali pertemuan persiapan. Pertemuan

persiapan pertama diadakan di Kolombo, sedang pertemuan kedua

diselenggarakan di ....

a. Jakarta

c. Bogor

b. Bandung

d. Sur

abaya

Contoh sifat aktif politik luar negeri Indonesia adalah ....

a. menjadi anggota PBB

c. mengirim pasukan perdamaian

b. kerjasama dalam pertahanan

d. m

enandatangani perjanjian bilateral

Masalah penting yang menyebabkan Indonesia keluar dari keanggotaan PBB

adalah ....

a. politik luar negeri Indonesia bersifat bebas

b. politik luar negeri Indonesia bersifat aktif

c. Indonesia negara nonblok

d. Konfrontasi dengan Malaysia

PKn Kelas 6 SD/MI

175175

175

Nama berikut termasuk orang yang menjadi ketua pertama PMI (Palang Merah

Indonesia) adalah ....

a. Boetaran Martoatmodjo

c. Mr. Ali Sastroamidjojo

b. Prof. Dr. Mochtar

d. Mochtar Sabirin

10. Tujuan nasional yang hendak dicapai Indonesia dalam kaitannya dengan politik

luar negeri tercantum dalam ....

a. Pembukaan UUD 1945

c. Pasal-pasal UUD 1945

b. Pancasila

d. Aturan peralihan dan tambahan

11. Organisasi berikut adalah kumpulan negara-negara Asia Pasifik ....

a. AFTA

c. ASEAN

b. APEC

d. OPEC

12. Hingga sekarang Indonesia tidak mengadakan hubungan (secara resmi)

dengan negara Israel. Dalam kaitannya dengan sifat politik luar negeri bebas

aktif, hal tersebut merupakan contoh pelaksanaan politik luar negeri yang ....

a. bebas

c. aktif

b. nonblok

d. netral

13. Alasan keeratan hubungan antara KAA dan GNB adalah ....

a. para anggota KAA dan GNB negara berkembang

b. para peserta GNB sama dengan KAA

c. mayoritas peserta KAA menjadi anggota GNB

d. negara-negara peserta KAA dan GNB

14. Wakil dari Indonesia dalam KTT I GNB adalah ....

a. Adam Malik

c. Mr. Ali Sastroamidjojo

b. Presiden Soekarno

d. H.R. Dharsono

15. Sesudah keluar dari keanggotaan PBB, Indonesia kembali masuk pada tanggal

....

a. 25 September 1966

c. 27 September 1966

b. 26 September 1966

d. 28 September 1966

PKn Kelas 6 SD/MI

176176

176

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

Sikap bebas dari politik luar negeri Indonesia artinya ....

Indonesia pernah keluar dari keanggotaan PBB dengan alasan ....

Wadah organisasi kepolisian internasional adalah ....

Antara KAA dan GNB berkaitan erat, sebab ....

Dasa Sila Bandung berarti ....

KTT GNB pertama kali diselenggarakan di ....

Perdana Menteri Indonesia yang menjadi pemrakarsa KAA adalah ....

Pemimpin Pasukan Garuda II bernama ....

UNOC dibentuk PBB untuk menyelesaikan konflik di ....

10. UEF dibentuk PBB untu menegakkan perdamaian di ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Jelaskan pengertian politik luar negeri Indonesia bebas aktif!

Bagaimana peran Indonesia dalam penyelenggaraan KAA?

Apa yang kamu ketahui tentang OKI?

Jelaskan peranan sifat bebas politik luar negeri Indonesia dalam percaturan

internasional!

Apa arti pengiriman pasukan perdamaian (Garuda) ke negeri yang sedang

dilanda sengketa?

PKn Kelas 6 SD/MI

177177

177

Kerjakan di buku tugasmu!

I. Pilihlah jawaban yang paling tepat!

Jumlah anggota BPUPKI seluruhnya kurang lebih ....

a. 60 orang

c. 67 orang

b. 64 orang

d. 70 orang

Tokoh yang menyampaikan pokok-pokok pikiran dasar negara serta

menyebutkan lima dasar negara sebagai Pancasila adalah ....

a. Sukarno

c. Moh. Hatta

b. Muh. Yamin

d. Supomo

Tugas Panitia Kecil dalam proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara

adalah ....

a. menyusun kembali tentang usulan-usulan dasar negara

b. membuat aturan main proses penyusunan Pancasila

c. merumuskan kembali pidato Sukarno

d. meneliti usulan-usulan dasar negara

Tidak ada anggota yang merasa kalah dalam musyawarah proses perumusan

Pancasila sebagai dasar negara, meskipun pendapat-pendapat di antara

mereka tidak disetujui. Hal tersebut merupakan nilai ....

a. rendah hati

c. berjiwa besar

b. mufakat

d. kerja keras

Terhadap kepentingan yang lebih besar, seharusnya kita menunjukkan sikap

....

a. mempertahankan pendapat sendiri

b. menghargai pendapat teman

c. rela berkorban

d. merasa paling benar pendapatnya

Uji KUji K

Uji K

ompetensi Semester Gena

PKn Kelas 6 SD/MI

178178

178

Tokoh berikut ini pernah menyatakan keberatan terhadap rumusan Pancasila

Piagam Jakarta ....

a. Sukarno

c. Ki Bagushadikusumo

b. Muhammad Yamin

d. K.R.T. Radjiman Widyodiningrat

Dokuritsu Junbi Cosakai

merupakan lembaga buatan Dai Nippon. Dalam

bahasa kita lembaga tersebut dikenal dengan ....

a. PPKI

panitia keciI

b. BPUPKI

d. panitia sembilan

Kedaulatan tertinggi dalam sistem pemerintahan Negara RI berada di tangan

....

a. MPR

c. DPD

b. DPR

d. rakyat

Badan yang menyelenggarakan Pemilu secara nasional adalah ....

a. MPR

c. KPU

b. DPR

d. DPD

10. Berikut ini yang termasuk perangkat pemerintahan pusat adalah ....

a. DPR, MPR, dan DPD

c. Presiden dan MA

b. Presiden dan menteri negara

d. Badan Pemeriksa Keuangan

11. Anggota lembaga negara ini secara otomatis menjadi anggota MPR ....

a. DPD

c. MA

b. BPK

d. KPU

12. Persamaan nasib yang melandasi berdirinya ASEAN adalah ....

a. sama-sama negara berkemb

ang c. pernah mengalami penjajahan

b. sama-sama sedang membangun d. sedang membangun negeri

13. Pada lambang ASEAN (yang sudah mengalami perubahan) terdapat sepuluh

buah untaian batang padi yang melambangkan ....

a. tanggal pembentukan

c. jumlah negara anggota

b. tujuan

d. dasar pembentukan

PKn Kelas 6 SD/MI

179179

179

14. Politik luar negeri Indonesia berlandaskan kepada Pembukaan UUD 1945

alenia ....

a. pertama dan keempat

c. kedua dan keempat

b. pertama dan ketiga

d. kedua dan ketiga

15. Berikut ini termasuk negara yang menjadi pelopor berdirinya ASEAN yakni ....

a. Brunai Darussalam

c. I

ndia

b. Thailand

d. Vietnam

16. Kerja sama negara-negara Asia Tenggara dalam bidang olahraga terwujud

dalam ....

a. ASEAN GAMES

c. Olympiade

b. SEAGAMES

d. AFTA

17. Forum yang di dalamnya berkumpul para kepala negara anggota ASEAN

adalah ....

a. KTT ASEAN

APEC

b. AFTA

d. sidang kepala negara ASEAN

18. Anggota MK (Mahkamah Konstitusi) terdiri atas ... orang.

a. 6

c. 8

b. 7

d. 9

19. Anggota DPD setiap daerah jumlahnya sama, yaitu ... orang.

a. 4

c. 6

b. 5

d. 7

20. Lembaga negara yang bertugas mengawasi para hakim adalah ....

a. M A

c. KY

b. MK

d. DPR

PKn Kelas 6 SD/MI

180180

180

21. Untuk menunjukkan nilai kerja keras sebagai seorang pelajar adalah ....

a. bercita-cita setinggi mungkin

b. mematuhi nasihat guru

c. belajar dengan giat dan rajin

d. menjadi siswa berprestasi

22. Sikap bertanggung jawab pada diri seorang siswa di sekolah dapat diwujudkan

melalui ....

a. selalu belajar dengan tekun

b. taat kepada semua tata tertib sekolah

c. belajar rajin ketika menghadapi ulangan

d. membantu teman mengerjakan PR

23. Berikut ini termasuk dalam pengertian kerja sama multilateral ....

a. kerja sama dua negara

b. kerja sama tiga negara

c. kerja sama negara-negara sekawasan

d. kerja sama dua negara sekawasan

24. Tahun 1999 terbit undang-undang tentang hubungan luar negeri, yakni ....

a. UU No 35 Th. 1999

c. UU No 37 Th. 1999

b. UU No 36 Th. 1999

d. UU No 38 Th. 1999

25. Termasuk masalah yang kerap muncul hubungan antara RI-Malaysia saat

ini, yaitu ....

a. ekspor impor

b. TKI ilegal

c. pemasaran hasil kekayaan alam

d. TKI legal

PKn Kelas 6 SD/MI

181181

181

26. Berikut adalah faktor penting yang memengaruhi politik luar negeri, yaitu ....

a. jumlah penduduk

c. ekonomi dan militer

b. kepala negara

d. kekayaan alam

27. Keputusan menteri dalam melaksanakan politik luar negeri termasuk ....

a. landasan idiil

c. landasan operasional

b. landasan konstitusional

d. landasan struktural

28. Sarana yang sah yang digunakan dalam melaksanakan politik luar negeri suatu

negara adalah ....

a. diplomatik

c. multilateral

b. bilateral

d. regional

29. Indonesia tidak terpengaruh kepada negara manapun dalam menentukan politik

luar negerinya, merupakan pengertian dari sifat ....

a. aktif

c. netral

b. bebas

d. bebas aktif

30. Sekretariat bersama organisasi ASEAN berkedudukan di ....

a. Bangkok

c. M

anila

b. Kualalumpur

d. Jakarta

II. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar!

Proses perumusan Pancasila sebagai dasar negara merupakan pekerjaan

yang sulit dan berat, namun akhirnya terwujud juga karena ....

Pilkada dan Pemilu merupakan bagian dari pelaksanaan ....

Lembaga negara artinya ....

Para tokoh yang berperan dalam proses perumusan Pancasila tetap

melaksanakan keputusan hasil musyawarah meskipun tidak sesuai

kepentingan-kepentingannya karena mereka memiliki sikap ....

PKn Kelas 6 SD/MI

182182

182

Pesta olahraga bangsa-bangsa Asia Tenggara disebut ....

Kerja sama antar dua negara dikenal sebagai kerja sama ....

Pemilu di tanah air Indonesia diadakan setiap ... sekali.

Indonesia tidak berpangku tangan terhadap konflik yang terjadi di dunia

internasional, karena politik Indonesia memiliki sifat ....

Menteri luar negeri Indonesia yang turut menandatangani pendirian organisasi

ASEAN adalah ....

10. ASEAN merupakan kerja sama antar negara yang bersifat ....

III. Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini dengan singkat dan tepat!

Apa yang kamu ketahui tentang lembaga negara?

Jelaskan dua golongan yang saling berbeda pendapat dalam proses perumusan

Pancasila pada sidang-sidang Panitia Sembilan!

Jelaskan pengertian politik luar negeri bebas dan aktif!

Sebutkan negara-negara pelopor pendiri ASEAN!

Apa yang kamu ketahui tentang Komisi Yudisial?

PKn Kelas 6 SD/MI

183183

183

Azra, Azyumardi, (Penyunting), 1989.

Perspektif Islam di Asia Tenggara

, edisi

pertama. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan The Asia Foundation.

Djamain, Safril, 1989.

Mengenal Lebih Jauh ASEAN dan Anggota-Anggotanya

edisi pertama. Klaten: PT Intan Pariwara.

Gill, Ranjit, 1988.

ASEAN

(alih bahasa: Sonya Sondakh), cetakan pertama.

Jakarta: PT Gramedia.

Mestoko, Sumarsono, 1985.

Indonesia dan Hubungan Antarbangsa

, cetakan

kedua. Jakarta: Penerbit Sinar Harapan.

Ratnawati, Tri. 2006.

Potret Pemerintahan di Indonesia di Masa Perubahan:

Otonomi Daerah Tahun 2000 - 2006

. Yogyakarta-Jakarta : Pustaka Pelajar

dan P2P-LIPI.

Ricklefs, M.C. 2005.

Sejarah Indonesia Modern 1200 - 2004

. Terjemahan. Satrio

Wahono dkk. Jakarta:Serambi.

Saputra, Lyndon, dkk. 2006.

RPUL: Rangkuman Pengetahuan Umum Lengkap

Indonesia dan Dunia

. Tangerang : Scientific Press.

Sekretariat Nasional ASEAN Departemen Luar Negeri RI, 1993.

ASEAN

Selayang Pandang

ASEAN

. Jakarta: Departemen Luar Negeri RI.

Sihbudi, Riza, “Politk Luar Negeri RI Mau Ke Mana?”, dalam

Sinar Harapan

tanggal 12/10 2002.

Widjaja, AW, 1986.

Indonesia, Asia-Afrika, Non-Blok, Politik Bebas Aktif

, cetakan

pertama. Jakarta: PT. Bina Aksara.

aftaraftar

aftar

ustakustak

ustak

PKn Kelas 6 SD/MI

184184

184

Glosarium

Amandemen

ul perubahan undang-undang yang dibicarakan dalam Dewan

Perwakilan Rakyat

Asas

Sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir

Bilateral

Ant

ara dua belah pihak

BPUPKI

Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia

Damai

Aman

Deklarasi

Pernyataan ringkas dan jelas

Demokrasi

Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat

Demos

Rakyat

Eksekutif

Kekuas

aan menjalankan undang-undang

Festival

Pekan gembira dalam rangka peringatan peristiwa penting dan

bersejarah

Formal

Sesuai dengan peraturan yang sah

Geografis

Bersangkutan dengan geografi

Inisiatif

Prakarsa

Kabinet

Sus

unan kementerian

Kampanye

egiatan yang dilaksanakan oleh organisasi politik atau calon yang

bersaing memperebutkan kedudukan dalam parlemen dan

sebagainya untuk massa pemilih dalam pemungutan suara

Kapasitas

Daya tampung

PKn Kelas 6 SD/MI

185185

185

Kolonialisme

Paham t

entang penguasaan oleh suatu negara dengan maksud

untuk memperluas negara itu

Konferensi

Pertemuan untuk berunding mengenai suatu masalah yang

dihadapi bersama

Konflik

Perselisihan

Kooperatif

Bersifat kerja sama

KPU

Komisi Pemilihan Umum

Kratein

Kekuasaan

Legislatif

Berwenang membuat undang-undang

Misi

Perutusan yang dikirimkan oleh suatu negara ke negara lain untuk

melakukan tugas khusus dalam bidang diplomatik

Modern

Terbaru

Multilateral

engikutsertakan lebih dari dua bangsa

Musyawarah

Pem

bahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas

penyelesaian masalah

NATO

North Atlantic Treaty Organization

OKI

Organisasi Konferensi Islam

Pancasila

Dasar negara Indonesia

Pemilu

Pemilihan Umum

Piagam

Surat

resmi yang berisi pernyataan pemberian hak, tanah, berisi

pernyataan dan peneguhan mengenai suatu hal

Pilkada

Pemilihan Kepala Daerah

Politik

Mengenai ketatanegaraan

PKn Kelas 6 SD/MI

186186

186

PPKI

Panitia Pers

iapan Kemerdekaan Indonesia

Prerogatif

Hak istimewa yang dipunyai oleh kepala negara mengenai hukum

dan undang-undang di luar kekuasaan badan-badan perwakilan

Regional

rsifat daerah, kedaerahan

Sosial

Berkenaan dengan masyarakat

Stabilitas

Kemantapan

TPS

Tempat Pemungutan Suara

Tradisional

Sikap dan cara berpikir serta bertindak yang selalu berpegang

teguh pada norma dan adat kebiasaan yang ada secara turun-

temurun

Visi

Kemampuan melihat pada inti permasalahan

Wawasan

andangan

Yudikatif

Bersangkutan dengan fungsi dan pelaksanaan lembaga peradilan

Harga Eceran Tertinggi (HET) Rp 10.400

ISBN 978-979-068-625-0 (nomor jilid lengkap)

ISBN 978-979-068-646-5